Pilkada, Gema Sumatra – Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan keprihatinannya terhadap potensi kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi di Indonesia.
Dalam pidato pada Rabu (27/11/2024) malam, ia menegaskan bahwa kekuatan tertentu yang menghalalkan segala cara menjadi ancaman serius bagi demokrasi.
Megawati menyebut bahwa kelompok ini bahkan mampu memanfaatkan sumber daya dan alat negara untuk kepentingan elektoral.
“Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” tegas Megawati.
Ia menilai bahwa praktik semacam ini sangat berbahaya bagi kelangsungan sistem demokrasi.
Megawati menyoroti adanya pola yang menunjukkan kecurangan terjadi di beberapa wilayah strategis, termasuk Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.
Menurutnya, kekalahan kandidat PDI-P di sejumlah daerah mencerminkan adanya intervensi yang tidak wajar.
Megawati mengungkapkan, berdasarkan laporan yang ia terima, penggunaan penjabat kepala daerah dan mutasi aparatur kepolisian untuk tujuan politik telah dilakukan secara masif.
Ia menyebut contoh di Jawa Tengah, di mana manipulasi politik melalui jalur administrasi pemerintahan terlihat sangat jelas.
“Di Jawa Tengah, misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Megawati menyerukan semua pihak untuk mengambil langkah nyata demi menjaga integritas demokrasi.
Ia menekankan bahwa demokrasi harus di jalankan berdasarkan asas kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
Pernyataannya menyoroti pentingnya peran masyarakat untuk mengawal proses demokrasi, terutama di tengah situasi yang mengkhawatirkan.
Pakar politik Universitas Indonesia, Dr. Rudi Santoso, menyatakan bahwa tuduhan semacam ini harus segera di selidiki oleh lembaga independen untuk mencegah delegitimasi proses demokrasi.
“Jika laporan ini terbukti benar, maka kita menghadapi krisis demokrasi yang serius. Demokrasi hanya bisa bertahan jika semua pihak mematuhi aturan main,” ujar Rudi.
Sementara itu, masyarakat mulai mempertanyakan komitmen penyelenggara pemilu dalam memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menambahkan bahwa pengawasan publik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dan transparansi dari penyelenggara pemilu, ancaman terhadap demokrasi akan semakin besar,” katanya.
Isu ini juga menunjukkan tantangan besar bagi Indonesia dalam menghadapi Pilkada 2024.
Megawati menegaskan bahwa kecurangan tidak hanya melukai demokrasi, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
Ia meminta masyarakat untuk bersatu melawan segala bentuk manipulasi dan mendorong penegakan hukum yang tegas serta independen.
Dengan upaya bersama, Indonesia dapat mempertahankan demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Ikuti Update Berita Terkini Gema Sumatra di: Google News
