Banda Aceh, Gema Sumatra – Anggota DPRA Muhammad Raji Firdana mengingatkan pentingnya larangan membawa alat perekam, seperti handphone (HP), ke dalam bilik suara.
Larangan ini bertujuan untuk menghindari praktik politik uang dalam Pilkada Kota Banda Aceh 2024.
Menurut Raji, penggunaan HP untuk mendokumentasikan pemilih yang sudah mencoblos dapat di salahgunakan untuk keperluan politik transaksi yang tidak sehat.
“Penggunaan HP di bilik suara sering kali menjadi alat bukti bahwa pemilih telah memilih calon tertentu, dan ini rawan disalahgunakan untuk politik uang,” kata Raji dalam wawancaranya dengan media setempat, Senin (25/11/2024).
Politikus Partai NasDem ini juga menyatakan bahwa maraknya praktik politik uang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam Pemilu dan Pilkada.
Banyak calon kepala daerah yang berusaha meraih dukungan dengan cara-cara yang tidak sah, termasuk membagikan uang kepada pemilih menjelang hari pemilihan.
Raji menerima laporan dari masyarakat tentang beberapa pasangan calon yang berencana membagikan uang kepada pemilih.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kemenangan mereka dalam Pilkada.
Raji berharap Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih ketat mengawasi jalannya pemilu.
Ia juga meminta larangan penggunaan HP di bilik suara untuk mencegah politik uang.
Lebih lanjut, Raji menyampaikan optimisme bahwa masyarakat Banda Aceh adalah pemilih yang cerdas dan tidak akan tergiur dengan iming-iming uang.
Berdasarkan survei Polltracking yang baru-baru ini dilakukan, sebanyak 56,7% masyarakat Kota Banda Aceh menegaskan bahwa mereka menolak menerima uang dalam Pilkada kali ini.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Banda Aceh semakin sadar akan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan visi, bukan karena uang,” ujarnya.
Pemilih yang cerdas akan memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi seluruh warga.
Mereka tidak akan tergiur oleh imbalan yang di tawarkan oleh calon tertentu.
Raji menyatakan bahwa Kota Banda Aceh adalah epicentrum Provinsi Aceh.
Oleh karena itu, kota ini membutuhkan pemimpin yang bersih, cerdas, dan berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Banda Aceh berhak mendapatkan pemimpin yang tidak terlibat dalam praktik money politics, karena hal ini akan merusak tatanan demokrasi.
“Pemimpin yang berkomitmen terhadap perubahan harus bisa di nilai oleh masyarakat berdasarkan rekam jejak dan visi mereka untuk kota ini,” tambah Raji.
Selain itu, Raji juga mengimbau kepada aparat penegak hukum (APH) untuk bekerja ekstra dalam mengamankan jalannya Pilkada, agar proses pemilihan berlangsung jujur dan adil.
Dia berharap pengawasan yang ketat dapat meminimalisir praktik politik uang.
Dengan demikian, masyarakat bisa memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka.
Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus dapat bekerja sama dalam memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan.
Menurutnya, ini adalah momentum penting bagi masyarakat untuk menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Masyarakat harus memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap kemajuan kota dan kesejahteraan rakyat.
Raji optimistis masyarakat Banda Aceh cerdas dan tidak mudah terpengaruh politik uang.
Ia yakin mereka akan memilih pemimpin yang peduli dan tidak merusak demokrasi.
Dengan dukungan penuh dari penyelenggara dan aparat, Raji berharap Pilkada 2024 berjalan transparan.
Ia juga menginginkan Pilkada menghasilkan pemimpin yang mencintai dan peduli terhadap rakyat Banda Aceh.
Ikuti Update Berita Terkini Gema Sumatra di: Google News
