Pilkada, Gema Sumatra – Provinsi Aceh, yang berada di ujung barat Indonesia, tidak masuk dalam daftar daerah rawan pada Pilkada Serentak 2024.
Menurut data yang di rilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lima provinsi lainnya justru memiliki potensi kerawanan tinggi.
Provinsi tersebut meliputi Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut penilaian ini didasarkan pada 24 variabel pengukuran yang telah di rumuskan.
“Secara umum, lima provinsi ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi berdasarkan indikator pelanggaran kode etik, intimidasi, ancaman kekerasan, serta isu SARA,” ungkap Bima Arya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Bima menambahkan, isu-isu sensitif seperti hubungan kekerabatan dan dinamika sosial juga menjadi faktor penting dalam penilaian.
Selain itu, analisis menunjukkan adanya hubungan antara potensi konflik dan dinamika politik lokal di wilayah-wilayah tersebut.
Aceh, bersama delapan provinsi lain seperti Jawa Timur, Kalimantan Barat, NTB, dan Jambi, masuk kategori daerah dengan tingkat kerawanan rendah.
Sementara itu, 21 provinsi lainnya, termasuk Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bali, memiliki potensi kerawanan sedang.
Data ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kesiapan daerah menjelang Pilkada terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Sebanyak 73 kabupaten/kota di kategorikan sebagai daerah rawan tinggi, sedangkan 278 berada pada tingkat kerawanan sedang dan 65 pada tingkat rendah.
Bima Arya menekankan pentingnya perhatian terhadap daerah-daerah dengan potensi konflik tinggi.
“Kita harus memastikan Pilkada ini berjalan aman dan damai. Semua pihak harus berperan aktif menjaga stabilitas dan kondusivitas demokrasi,” tuturnya.
Sebagai wilayah dengan sejarah yang kerap di sorot dalam dinamika politik nasional, Aceh menjadi contoh positif dalam menghadapi Pilkada kali ini.
Menurut seorang pengamat politik, Dr. Reza Pahlevi dari Universitas Syiah Kuala, langkah antisipasi dan kesiapan Aceh menunjukkan peran penting pendidikan politik dalam membangun demokrasi.
“Aceh membuktikan bahwa pemahaman terhadap aturan main demokrasi dapat mengurangi potensi konflik,” jelas Reza.
Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pelaksanaan Pilkada di wilayah tersebut.
Dengan tingginya jumlah partisipasi dan upaya pemerintah untuk menekan potensi kerawanan, Pilkada Serentak 2024 di harapkan berjalan lancar.
Dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan menjadi faktor kunci keberhasilan pesta demokrasi ini.
Kemendagri juga terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan tahapan Pilkada berjalan sesuai rencana.
Upaya ini mencakup pengawasan intensif di daerah rawan serta peningkatan kapasitas aparat dalam merespons potensi gangguan.
Dengan demikian, seluruh elemen bangsa di harapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
Ikuti Update Berita Terkini Gema Sumatra di: Google News
