Nasional, Gema Sumatra – Dewan Gereja Papua (DGP) menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali program transmigrasi ke Tanah Papua.
Pdt. Dorman Wandikbo, anggota DGP, mengungkapkan bahwa program ini dapat mengancam keberadaan orang asli Papua (OAP) di tanah mereka sendiri.
Ia menegaskan, “Kami sudah menulis surat tertulis kepada menteri terkait karena Dewan Gereja Papua sangat kecewa dengan satu program itu. Memang ini bukan program baru, sebab pernah juga dulu di terapkan. Hari ini orang Papua membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Orang Papua tidak pernah minta transmigrasi.”
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan.
Wandikbo mengatakan rencana transmigrasi akan membuat orang asli Papua tersisih dari tanah mereka.
Mereka bisa terpaksa tinggal di hutan atau di bawah jembatan.
DGP mencatat bahwa saat ini terdapat 67 ribu orang asli Papua yang telah mengungsi dari daerah-daerah seperti Ndugama, Pegunungan Bintang, dan Intan Jaya.
“Sampai hari ini orang asli Papua ada banyak yang mengungsi dari Ndugama, Pegunungan Bintang, Maybrat, Intan Jaya, dan Yahukimo. Jumlah hari ini pengungsi sudah 67 ribu orang asli Papua yang sedang ada di tengah hutan,” ungkapnya.
Selain itu, mantan presiden GIDI di Tanah Papua itu menilai kebijakan transmigrasi merupakan langkah pemerintah yang di anggap menjajah OAP.
“Dewan Gereja Papua melihat aneh, orang asli Papua punya tanah dan kehidupan di sini di usir untuk tinggal di hutan, lalu orang dari luar yang masuk mengisi tempat untuk tinggal di sini. Ini satu kejahatan yang luar biasa,” katanya.
Keberadaan transmigran di harapkan tidak hanya meningkatkan populasi, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem sosial yang telah ada sejak lama di Papua.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) juga menegaskan bahwa mereka tidak setuju dengan program transmigrasi.
“Program transmigrasi di Papua tidak menjawab persoalan masyarakat adat, melainkan sebaliknya, akan menyebabkan masyarakat lokal tergusur,” ujar Lepania Dronggi, Ketua BEM Fakultas MIPA Uncen.
Ia juga menambahkan bahwa program ini berpotensi memperparah pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
“Papua bukan tanah kosong. Papua adalah wilayah yang di huni orang asli Papua yang sudah memiliki budaya turun-temurun,” jelasnya.
Dewan Gereja Papua meminta pemerintah fokus menyelesaikan pelanggaran HAM.
Mereka menolak program transmigrasi yang dianggap menambah masalah baru.
Melalui pernyataan ini, Dewan Gereja Papua menyerukan keadilan bagi orang asli Papua dan perlunya penghormatan terhadap hak-hak mereka yang telah ada sejak lama.
Ikuti Update Berita Terkini Gema Sumatra di: Google News
